TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional untuk menyiapkan skema pembiayaan untuk rencana pemindahan ibu kota. "Mulai disiapkan skema pembiayan baik bersumber dari APBN maupun non APBN," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas kedua tentang pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, 6 Agustus 2019.
Jokowi mengatakan, setelah mengunjungi sejumlah lokasi yang menjadi calon ibu kota negara, ia semakin yakin untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Namun, untuk lokasi pastinya, ia meminta Bappenas melakukan kajian secara matang dari sisi kebencanaan, seperti banjir dan gempa bumi.
Kajian pemindahan ibu kota ini terkait daya dukung lingkungan, termasuk ketersediaan air, lahan, dan infrastruktur. Kemudian kajian berkaitan dengan keekonomian, sisi demografi, sosial politik, dan pertahanan keamanan harus disesuaikan dengan visi ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro sebelumnya memperkirakan pemindahan Ibu Kota menelan biaya Rp 466 triliun jika luas lahannya 40 ribu hektare.
